MENOLAK LUPA 39 TAHUN KEMATIAN ARNOL C. AP MABESAK 26 APRIL 2023 / 26 APRIL 2023 Aliansi Mahasiswa Papua Komite kota Kendari (AMP-KK) bersama IPMPPT dan HMP

 Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!!!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kosa, Dormum, Foi-Moi, Tabea mufa, Nayaklak, Wiwao, Amakanie, Wa...wa...wa...a…

Menolak lupa 39 tahun kematian arnol c. Ap mabesak 26 april  2023 / 26 april 2023 dan darurat militer di tanah west  papua. Aliansi Mahasiswa Papua Komite kota Kendari (AMP-KK) bersama IPMPPT dan HMP Dalam diskusi ini akan Update setiap Daerah yang sedang Operasi pertumpaan Darah dimana masing-masing perwakilan akan meng-Update Secara lengkap detail, dan beberapa wilayah Sedang Operasi siaga tempur akan Update diantanya

Kab. Intan jaya
Kab. Lanny Jaya
Kab. Nduga
Kab. Maybrat

Papua daurat militer berbicara soal operasi meliter dipapua adanya rezim kebijakan jakarta, tidak profesional praktek- praktek kolonialisme indonesia dipapua aktor utama adalah TNI dan POLRI yang merupakan mesin pembunuh dimana orang orang asli papua itu sendiri.

Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) kepentingan ekonomi, politik meloloskan kapitalis mengeksplotasi, dan eksplotasi mengambil sumber daya alam (SDA) keruk habis habisan serta tanah adat masyarakat dengan alasan keamanan dipapua sedangkan sementara warga sipil tembak mati, dan disingkirkan tanahnya sendiri,

• Update Kab Intan Jaya Camrad Bung Kim Gwijangge

Ketika kami melihat sudut pandang yang berbeda bahwa, keamanan TNI dan POLRI bisnis besar dipapua, (PT. blok wabu) intan jaya Papua, baru-baru kemarin, rahasia luhut bansar panjait, bisnis (blok wabu), data reset yang dibongkar kawan hazar dan fatia,  2021, dengan asalan nama baik, luhut bansar panjait, diproses pengadilan jakarta masih berlanjut

Akar Masalah Penggunsi Masyarakat Intan Jaya

Operasi TNI-POLRI sejak (5 tahun ) lalu hingga masih berlangsung mengakibatkan korban warga sipil tembakan dilakukan oleh TNI-POLRI kolonialisme indonesia tidak profesional tangani konflik di tanah West papua

Data pengungsi Masyarakat Intan jaya sebanyak 512 orang pengunsi distrik sugapa masih dihutan karena  takut terangan TNI-POLRI kolonialisme Indonesia, berader informasi adanya seseorang warga sipil tertembak disekitar kampung mamba, intan jaya papua  terus terjadi korban

Kemudian Mandenas mengecam kejadian itu, dilakukan oleh TNI-POLRI benar penembakan itu dilakukan oleh Aparatur Negara kesatuan Republik indonesi TNI–POLRI,
ini menjadi bukti bahwa tidak profesional nya tni- polri kolonialisme indonesia dalam menangani keamanan dipapua, keterangan tertulis rabu [10/11/2021]

Laporan advokat hak asasi manusia (HAM) dan komisi untuk hilang orang dan korban tindakan kekerasan (kontras), pada april 2021 lalu. data itu tercatat sepanjang januari hingga desember 2020 terjadi 63 perstiwa terjadi kekerasan meliterrisme ( TNI–POLRI) yang mengakibatkan 304 warga sipil menjadi korban intan jaya papua. begitu banyak warga sipil papua menjadi korban. masih tersimpan dalam ingatan kasus pendeta yeremia zanambani, janius bagau, dan seorang wanita agustina hondali,(24 tahun) luhter zanambani, lontoran zanambani, dan anak-anak berumur ( 2 tahun ) dilakukan oleh tni- polri terus terjdi korban.

Secara paksa tembak mati sekitar 57 orang meninggal dunia warga sipil pada 20 april 2020 tembakan dilakukan oleh Tni-Polri dan anak-anak remaja juga meninggal karena tembakan dilakukan oleh TNI-POLRI, meda com.papua,  ujar dalam diskusi Bung Kiminma.

Kemudian operasi Tni-Polri intan jaya pada 12 april 2023
kampung manamai mengakibatkan korban warga sipil seorang ibu, wano mina, awiahi bagau, laki-laki ewih bagau, laki-laki dan juga materilnya rumah milik warga 9 rumah terbakar terus terjadi korban hingga masih berlangsung dan juga pengunsi masyarakat masih dihutan takut operasi TNI-POLRI kolonialisme Indonesia.

Jika kita melihat konflik dipapua bukan intan jaya saja namun berbagai daerah lainnya dikepung oleh TNI-POLRI Kolonialisme Indonesia akibat operasi warga sipil korban terus terjadi dimana-dimana ini,jelas-jelas bahwa Meliterisme kolonialisme indonesia mesin pembunuh rakyat dan tertindas bangsa west papua. Tutur bung Kim Gwiangge.

• Update Situasi Kab. Lanny jaya Oleh Bung Yesko Gire

Operasi Militer Pada Tanggal 04 April semape 11 April 2023 kab Lanny jaya upaya pembebasan pilot Susi Air Philips, oleh Militer Kolonial Indonesia TNI dan POLRI kemudian dampanya Korban Masyarakat Sipil Kriminalisasi warga setepmpat oleh Militerisme Kolonial Indonesi itu sendiri, dimana Opersi Militer terus  Menerus diskriminasi rasial yang layak hidup sebagai Warga sipil warga negara kemudian ditembak Mati  yang Korban rata-rata Pelajar ada beberapa korban kronologis Lengkap berikut;

Kejadian berawal dari 31 maret 2023 yang mana keluarga Almarhum Rinus Karugu berasal distrik memborok, Belanja kota kab lanny jaya menuju ke kwijawage, karena jalan tdk tembus lanny jaya ke distrik kwijawage cukup jahu dalam perjalanan sehinga Anak-anak dari keluarga menjemput orang tua mereka sedang perjalanan dari kota kab lanny jaya ke distrik kwijawage, dalam perjalana, Anak-anak ini mereka bertemu dengan Militer sedang beroperasi door to door  dalam upaya mencari pilot Susi Air Philips kemudian tanpa bertanya kontak senjata tembak brutal terhadap warga sipil anak-anak ini korban diantaranya;

1.      Witi Unue, berusia 17 Thn, Berasal distrik yal disiksa hinga meninggal dunia.

2.      Preson Gwijangge 15 thn, Asal distrik memborok belum menemukan  masih di tangan pihak aparat militer

3.      Apendak Karugu 15 Thn, disiksa oleh Militer  hinga tak berdaya (pelajar)

4.      Kejar Murib 15 Thn, berasal dari distrik wolonggome masih di tangan Militer

5.      Perina karugu 15 tahun, yang ditembak oleh Militer Peluruh masih bersarang dalam Tubuh sejak 04 April 2023 hinga saat ini,

6.      Cerita Telengen 25 Thn, asal distrik wolonggome Masih  belum menemukan ditangan militer.

7.      Oumeka Tabuni 28 Thn, berasal distrik Watupaga belum Menemukan keberadaan masih ditangan militer

8.      Dan ada 1 Anak dari bpk Wahyu yang juga korban belum mendapatkan/menemukan keberadaan Meningalnya Korban diatas Kronologis lengkap sbt;

Demikian data yang kami update Akhir” tahun 2023. operasi sedang berlangsung Status Operasi militer Berubah lagi Siaga tempur dimana adanya rezim kebijak jakarta, tidak profesional praktek-praktek kolonialisme indonesia di papua aktor utama adalah Tni-Polri mesin pembunuh orang asli papua.

Stetus Operasi militer di Tanah papua berubah siaga tempur yang dilontarkan oleh jenral Laksamana TNI Yudo Margono, Operasi Militer / siaga tempur  door to door Rumah- keruma di Kab lanny Jaya sampae saat ini Tutur bung Yesko Gire. 26 April 2023.

• Update Kab. Nduga juga hendak Meng-Update Bung Yanto Lokmbere 

 Sejak mulai pecahnya perang konflik antara TNI-POLRI dan TPNPB tahun 2018. Jumlah personil bertambah dan terus bertambah di tanah Kab. Nduga yang menghakibatkan banyak memakan Ni yawa korban jiwa Masyrakat sipil, TNI-POLRI dan TPNPB yang kami terangkan disini hanya beberapa kasus-kasus Pembunuhan masyarakat sipil yang tidak tahu sebab, konflik ini diantaranya tahun 2019 ada seorang ibu anak ditembak mati dan ada seorang kakak dan adik tertembak mati oleh milliter kena peluruh nyasar  dalam diskus terbuka ujarnya yanto lokmbere,

Kemudian tak henti berkelanjutan pada tahun 2020 dimana pembunuhan Seorang  Gembala sekalingus Perintis ALKITAB bahasa Daerah/bahasa ibu Bapak Gemin Nirigi ditembak Mati Oleh Militer itu sendiri tuturnya.

Sementara itu dalam diskusi Berlangsung Andenus Gwijangge yang mana simpati bagian dari korban Ia juga menyampaikan, Jadi informasi yang kami dapat bagikan adalah Melalui telepon Seluler keluarga di Kampung lansung, yang Korban warga sipil Berjumlah 300 orang Jiwa yang Korban ditembak mati oleh Miler TNI- Polri, Tak membedakan Mana Musu, mana warga sipil pembunuhan dimana" sangat sadis tutrnya 

Informasi yang kami dapat pada tahun 20223 Melaluai telepon seluler keluarga dekat, dan perluh dipahami tdk semua kejadian, yang kami rangkum disini mulai dari korban pengungsian besar-besaran mati karena kelaparan di belantara dan lain-lain Pungkasnya.

• Dalam diskusi tempo Kasus yang Eksis Kab. maybrat  Meng-Update Oleh Camrad Black Obaipa  

Trauma berkepanjangan yang dialami masyarakat Maybrat pasca insiden Kisor pada September 2021 hingg saat ini belum pulih.

“Situasi belum pulih, ditambah lagi kehadiran Satgas ini membuat masyarakat Maybrat semakin merasa tidak nyaman untuk berada di kampung-kampung mereka,” kata Black obaipa

 Ditegaskan, masyarakat di kabupaten Maybrat butuh kenyamanan dan kebebasan dalammelakukan aktivitas kehidupan mereka. Tetapi kehadiran Satgas Yonif 623 justru akan memicu konflik bersenjata lagi di Maybrat. “Masyarakat Maybrat telah melakukan aksi damai kemarin (17/4/2023) di kantor DPRD Maybrat untuk menolak kehadiran Satgas itu. Kalau masyarakat sudah tolak, kemungkinan kelompok TPNPB juga tidak akan terima kehadiran militer,” ujarnya.

Advokat PAHAM Papua menyarankan agar pemerintah kabupaten Maybrat dan Pangdam XVIII/Kasuari dapat merespons aspirasi masyarakat untuk segera menarik kembali pasukan militer yang baru didatangkan itu. Sebaiknya Pangdam, penjabat bupati dan DPRD Maybrat tarik kembali pasukan militer dari Maybrat demi rasa aman bagi masyarakat Maybrat. Warga yang awalnya bebas ke hutan, berkebun atau berburu menjadi takut dan tidak bebas beraktivitas pasca kehadiran TNI di kampungnya,” kata Mambrasar. 

Masyarakat peduli kenyamanan melakukan aksi demo damai, Senin (17/4/2023) di halaman kantor DPRD Maybrat. Mereka menuntut adanya kenyamanan hidup warga masyarakat pasca penempatan aparat keamanan di Tanah Papua termasuk kabupaten Maybrat.

Dengan membawa sejumlah pamflet, massa aksi mendatangi kantor DPRD Maybrat mendesak pemerintah Maybrat segera tarik kembali Satgas Yonif 623/BWU. Juga, mempertanyakan situasi apa yang membuat pemerintah mendatangkan satuan tugas itu?.

Vinsen Taa, koordinator umum aksi, dalam dalam siaran pers yang terima suarapapua.com, mengungkapkan, tentu menurut pemerintah pusat kehadiran militer untuk membantu dan melindungi masyarakat, tetapi fakta yang terjadi berbeda di tengah masyarakat Papua terlebih khususnya masyarakat Maybrat.

Dilansir Antaranews.com, 1.200 prajurit Satgas Pengamanan Perbatasan TNI Angkatan Darat tiba di Sorong. Pangdam XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema menjelaskan, pasukan itu berjumlah tiga satgas, yakni dua satgas sudah tiba di Sorong, dan satu satgas lagi dalam perjalanan atau masih di Ambon. 

“Dua Satgas yang sudah tiba adalah Batalion 133/Satria Yudha berasal dari Kodam I/Bukit Barisan Palembang dan Batalion 623/Bakti Wira Utama dari Kodam VI/Wulawarman Makassar,” kata Gabriel.

Dari tiga Kodam ini, dijelaskan, setiap batalion mengirimkan 400 personel, sehingga jumlahnya 1.200 personel. Selanjutnya dikirim ke seluruh wilayah Kodam XVIII/Kasuari, yang meliputi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Satgas tersebut katanya akan bertugas selama setahun untuk mengamankan pembangunan.

Diketahui, sebanyak 167 orang prajurit Satgas Yonif/BWU telah tiba di Maybrat sejak 13 April 2023. “Kami berikan waktu sampai tanggal 19 April, kalau tidak ada jawaban, maka kami akan kembali melakukan aksi lagi,” tulisnya.

Aliansi Mahasiswa Papua Komite kota Kendari (AMP-KK) 

Menyatakan Pernyataan Sikap dengan tegas Menutut

1. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa West Papua.

2. Merawat ingat 39 tahun Kematian Arnold Ap dan Mambesak

3. Buka akses jurnalis asing dan nasional seluas-luasnya di West Papua.

4. Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua.

5. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua yang

    tersebar di seluruh Indonesia.

6. Bebaskan Victor Yeimo, Melkias KY, serta seluruh tahanan politik West Papua tanpa syarat.

7.Tutup PT Freeport, LNG, BP Tangguh serta tolak operasi Blok Wabu di Intan Jaya, dan PT

    Antam di Pegunungan Bintang.

8. Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM.

9. Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dan TNIPolri             terhadap rakyat West Papua.

10. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maybrat, dan seluruh tanah West Papua.

11. Cabut Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KUHP, serta seluruh produk

     Indonesia yang melanggengkan penindasan, pembunuhan, dan perampasan ruang hidup rakyat

     Papua.

12. Indonesia stop etnosida, ekosida dan genosida di West Papua.

13. Belanda harus bertanggung jawab untuk menuntaskan proses dekolonisasi West Papua

sebagaimana pernah mereka dijanjikan.

14. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses

menentukan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di

West Papua.

15. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi

HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung.

16. Berikan jaminan kebebasan akses informasi, berekspresi, berorganisasi, dan berpendapat di

West Papua.

17. Cabut Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II dan hentikan rencana dan pembentukan

Daerah Otonomi Baru (DOB) di West Papua.

18. Mendukung pernyataan Egianus Kogoya bahwa “Indonesia segera buka meja perundingan

yang difasilitasi Oleh PBB”.

Demikian Pernyataan Sikap ini kami buat, Kami menganjurkan dengan tegas kepada orang amber

atau masyarakat transmigran yang sudah lama atau baru tinggal di West Papua untuk segera

mendukung dan bersama memperjuangkan bangsa West Papua untuk menentukan nasib sendiri

atau Papua merdeka. Juga penting kami sampaikan pada rakyat Indonesia, West Papua, dan dunia

internasional, mari kita bersama-sama bersatu untuk mengakhiri penipuan sejarah dan penderitaan

di West Papua.

Medan Juang, 26 April 2023

Aliansi Mahasiswa Papua 14 Komite Kota

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!!!
Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kosa, Dormum, Foi-Moi, Tabea mufa, Nayaklak, Wiwao, Amakanie, Wa...wa...wa...a…

Editor By : Bonawan_Kambumily